Penguatan Wajah Parpol di Masyarakat

Harus diakui, pergerakan hampir seluruh partai politik (parpol) di Indonesia menuju Pemilihan Umum Presiden (Pilpres 2024) sejauh ini masih dominan dilakukan secara elitis.

Padahal, selain dalam wajah public office (parlemen) dan central office (struktur internal), Katz dan Mair (2002) mengatakan bahwa partai politik (parpol) juga memiliki wajahnya yang ketiga, yaitu on the ground (wajah di masyarakat).

Tulisan dari @pratamaasatria ini lantas ingin menjadikan konsepsi wajah parpol ‘on the ground’ di masyarakat sebagai alat untuk melakukan problematisasi atas proses pembentukan kerja sama para parpol di Indonesia dalam menghadapi Pemillihan Umum Presiden (Pilpres 2024) yang sudah mulai riuh hari-hari ini.

Penguatan Wajah Parpol di Masyarakat

SELAIN dalam wajah public office (parlemen) dan central office (struktur internal), Katz dan Mair (2002), melalui bukunya yang berjudul The Ascendancy of the Party in Public Office: Party Organizational Change in Twentieth-Century Democracies, mengatakan bahwa partai politik (parpol) juga memiliki wajahnya yang ketiga, yaitu on the ground (wajah di masyarakat).

Tulisan ini lantas ingin menjadikan konsepsi wajah parpol di masyarakat tersebut sebagai alat untuk memandang proses pembentukan kerja sama para parpol di Indonesia dalam menghadapi Pemillihan Umum Presiden (Pilpres 2024).

Kerja sama tersebut sudah dilakukan secara terang-terangan dalam beberapa pekan terakhir, meski Pilpres baru akan diselenggarakan dua tahun lagi.

Merujuk pada UU No 17 tahun 2017, pada 2024 mendatang, Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) hanya bisa diajukan oleh parpol/gabungan parpol yang memiliki 20 persen kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Praktis, pada 2024 mendatang, hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang bisa mencalonkan Capres-Cawapresnya sendiri karena mendudukkan 128 kadernya dari total 575 anggota DPR (22,26 persen) melalui Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2019.

Dampaknya, selain PDIP, terlebih bagi yang masih memiliki hasrat untuk mencalonkan tokohnya sendiri sebagai Capres/Cawapres, para parpol jadi harus saling bekerjasama agar bisa melewati angka Presidential Threshold 20 persen tersebut.

Di lapangan, para parpol terdokumentasi telah memulai proses penjajakan agar bisa sampai pada kerja sama yang dimaksud.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) misalnya, tampak agresif. Setelah sempat intim dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menggaungkan ‘koalisi’ semut merah pada pertengahan Juni 2022, belakangan PKB justru merekatkan diri dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan langsung menyodorkan paket Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar kepada publik.

Kerja sama politik tentu tidak bisa dipisahkan dari momentum pembentukan ‘Koalisi’ Indonesia Bersatu (KIB) yang diinisiasi oleh Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) beberapa waktu sebelumnya.

Dalam format yang agak berbeda, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) memilih untuk melakukan penyaringan nama terlebih dulu.

Adapun PKS dan Partai Demokrat tampak sedang bergerak dalam diam. Meski demikian, mengingat tidak ada yang bisa mencalonkan Capres dan Cawapres secara mandiri selain PDIP, para parpol tersebut pada akhirnya harus saling bekerja sama.

Latar belakang inilah yang lantas membuat silaturahim politik antarparpol di Indonesia sedang terjadi dengan riuh-riuhnya.

Namun demikian, di balik keriuhan tersebut, terdapat satu hal penting yang agaknya terlewat dari pemberitaan media masa arus utama: bukankah pada akhirnya masyarakat yang akan memilih Capres dan Cawapres pada 2024 mendatang?

Lalu di mana masyarakat, di tengah keriuhan pembentukan blok-blok politik yang sedang ramai tersebut? Bagaimana posisinya secara ideal?

Pengabaian masyarakat

Dalam konteks hubungan antara parpol dan konstituen, tentu saja keriuhan proses pembentukan blok politik sebagaimana disampaikan di atas justru menunjukkan bahwa masyarakat sedang demikian diabaikan.

Bagaimana tidak, masyarakat, subjek yang pada akhirnya akan memilih, terbukti tidak memiliki ruang untuk bisa terlibat jauh dalam menentukan nama-nama Capres yang diajukan oleh para parpol tersebut.

Situasi yang tentu saja disayangkan karena seolah-olah, proses kandidasi memang hanya bisa dilakukan secara elitis.

Beberapa parpol menyampaikan bahwa mereka telah mendengarkan aspirasi dari daerah, khususnya melalui struktur terendah di masing-masing partai seperti Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

Namun demikian, pada akhirnya, nama-nama yang dicalonkan oleh sebagian besar partai tidak akan jauh-jauh dari nama ketua umum/tokohnya masing-masing.

Jelas, proses tersebut justru membuktikan bahwa proses kandidasi Capres dan Cawapres merupakan pelampiasan hasrat politik masing-masing parpol.

Lagi pula, tidak ada publikasi terbuka dari masing-masing struktur terendah partai yang bisa diakses oleh publik yang menunjukkan bahwa mereka benar-benar menyaring aspirasi dari masyarakat melalui prosedur dan metodologi yang melibatkan masyarakat seluas-luasnya.

Proses pemenuhan aspirasi masyarakat dan aspirasi parpol tentang Capres dan Cawapres, dengan demikian, terdiskoneksi sejak di titik ini.

Penguatan wajah masyarakat parpol

Persoalan dimulai ketika sejauh ini, parpol menganggap bahwa wajahnya di masyarakat telah sama ekspresifnya dengan wajah parpol di parlemen dan struktur internal, meski secara teknis parpol hanya melakukan pemberian bantuan tertentu secara langsung seperti sembako dan bantuan bencana alam kepada masyarakat.

Padahal, kegiatan tersebut baru menempatkan masyarakat sebagai subjek pasif. Belum sebagai subjek aktif.

Ironisnya, meski situasi tersebut sesungguhnya membahayakan sistem politik kita di masa mendatang, tetapi toh tetap berulang.

Padahal, dalam konteks politik elektoral, khususnya dalam fase penjajakan seperti yang dipertontonkan oleh para petinggi parpol dalam blok masing-masing, masyarakat mestinya tidak ditempatkan hanya sebagai penonton seperti yang terjadi saat ini.

Penguatan wajah parpol di masyarakat, sebagaimana diinisiasi oleh Katz dan Mair, oleh karenanya, bisa menjadi solusi untuk mengatasi persoalan tersebut.

Masyarakat tentu perlu diberdayakan agar lebih produktif. Misalnya dengan diajak untuk menjadi individu yang lebih sadar akan hak-hak politiknya, khususnya untuk ikut menentukan Capres dan Cawapres yang akan mengatur hidupnya selama 5 tahun ke depan.

Adapun secara teknis, setidak-tidaknya, parpol bisa melakukan dialog dengan masyarakat seluas-luasnya terlebih dulu.

Pada akhirnya, jika situasi ini benar-benar bisa diupayakan, sesungguhnya parpol justru sedang kembali pada salah satu tujuan pendiriannya yang demikian mulia, yaitu untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat.

Selain itu, wajah parpol di tingkat masyarakat juga jadi ikut berubah. Alih-alih hanya menempatkan masyarakat sebagai subjek pasif yang hanya bertugas menerima sembako/bantuan bencana alam yang usai saat itu juga, penguatan wajah parpol agar masyarakat menjadi subjek aktif jadi bisa menghasilkan beberapa keuntungan bagi beberapa pihak sebagai berikut.

Pertama, bagi parpol. Parpol jadi bisa memahami keinginan masyarakat secara lebih substantif karena kandidasi dilakukan secara bottom-up, bukan lagi top-down. Artinya, aspirasi parpol dan aspirasi masyarakat mulai bisa dikatakan linear.

Pendekatan substantif ini tergolong penting karena parpol, yang selalu membutuhkan suara di setiap penyelenggaraan Pemilu, akan bisa merekatkan diri dengan masyarakat secara otomatis di masa mendatang.

Kedua, bagi masyarakat. Masyarakat juga diuntungkan karena bisa menyampaikan aspirasinya secara lebih menyeluruh sekaligus mendalam.

Sudah tentu, keinginan di sini tidak sesempit menyebutkan nama Capres/Cawapres yang pada akhirnya diusulkan, melainkan lebih dari itu, keinginan juga berarti aspirasi kepada otoritas agar bisa menyelesaikan persoalan sehari-hari mereka secara lebih lekas.

Pendekatan ini juga demikian penting bagi masyarakat karena berorientasi pada solusi.

Ketiga, bagi sistem politik elektoral secara keseluruhan. Yaitu, jika benar bahwa wajah parpol di tingkat masyarakat jadi bisa diperkuat, yaitu bukan lagi menempatkan masyarakat hanya sebagai subjek pasif, melainkan telah diubah menjadi subjek aktif, hubungan parpol dan masyarakat jadi bisa ikut diperbarui.

Jika sebelumnya hubungan keduanya terlalu sederhana dan cepat usai karena hanya terbingkai dalam hubungan oportunis lima tahunan, kini menjadi hubungan substantif yang justru mampu merekatkan keduanya secara otomatis sepanjang waktu.

Pada akhirnya, terdapat kesadaran bahwa semua pendapat di atas terdengar terlalu idealis. Tetapi tentu, tidak ada yang salah dari upaya untuk mengembalikan parpol pada salah satu fungsinya sebagai entitas yang bertugas menggelar pendidikan politik kepada masyarakat.

Melalui penguatan wajah parpol di tingkat masyarakat, agar tidak hanya menjadi subjek pasif, tetapi juga menjadi subjek aktif, besar harapan, di masa mendatang, proses penentuan Capres dan Cawapres bisa melibatkan komponen masyarakat secara lebih luas dan mendalam.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Penguatan Wajah Parpol di Masyarakat”, Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2022/07/25/06300081/penguatan-wajah-parpol-di-masyarakat?page=all.

Total Page Visits: 728

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *