Di Balik Gemerlap Mega Proyek Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Indonesia

Nusantara, sebagaimana diketahui, akan benar-benar menjadi Ibukota Negara (IKN) Republik Indonesia (RI) menggantikan Jakarta dalam beberapa waktu ke depan. Undang-Undang Ibukota Negara (UU IKN) yang telah ditetapkan pada 18 Januari 2022 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai respons atas permohonan Presiden RI Joko Widodo pada 26 Agustus 2019 lantas semakin memberi konfirmasi akan terjadinya hal tersebut.

Masalahnya, Nusantara sejauh ini cenderung masih dominan dipandang dari sudut pandang nasional, bukan lokal. Akibatnya, berbagai voice of local berupa kerugian materiil-non materiil, pengabaian hak asasi, macetnya saluran aspirasi hingga belum jelasnya iklim bisnis bagi penduduk terdampak, kelompok adat, organisasi masyarakat sipil (OMS) dan masyarakat ekonomi di daerah justru menjadi berita yang lebih sering kita dengar daripada dampak-dampak positif pembangunan Nusantara sebagai IKN baru.

Swasaba Research Initiative (SRI), lembaga kajian strategis berbasis riset, berupaya untuk secara serius mengambil bagian di dalamnya. Melalui proses penulisan dan pencarian data terukur dalam kurun April sd Juni 2022, SRI ingin memeriksa persoalan voice of local tersebut secara lebih kasuistik. Tentu, ini berkaitan erat dengan tanggung jawab kami sebagai lembaga independen dalam membantu pemerintah menyelenggarakan kebijakan publik, termasuk dalam proses dan perkembangan IKN.

Oleh karena itu, menarik untuk kita tunggu: bagaimana sebenarnya posisi voice of local di tengah keriuhan proyek IKN “Nusantara” tersebut?

Total Page Visits: 1409

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *