Diskusi yang berlangsung pada Selasa (18/12/2024) di Kantor Swasaba Research Initiative (SRI) Yogyakarta membahas berbagai isu penting, salah satunya adalah model Analisis Standar Belanja (ASB). Dalam sesi ini, topik mengenai ASB untuk Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) menjadi sorotan utama. Model yang dibahas menetapkan jumlah pegawai (PNS dan non-PNS) sebagai pencetus belanja utama.
Namun, peserta diskusi menyoroti bahwa kebutuhan penyediaan ATK tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah pegawai, tetapi juga oleh berbagai faktor lain, seperti volume kegiatan, beban kerja, tingkat digitalisasi dan efisiensi kerja, kompleksitas kegiatan, serta faktor pendukung lainnya.
Atas dasar ini, model ASB tersebut dinilai perlu ditinjau kembali agar prinsip-prinsip utama ASB, seperti relevansi, kewajaran, dan akuntabilitas, dapat terpenuhi dengan lebih baik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa belanja ATK dapat mencerminkan kebutuhan yang sebenarnya dan mendukung efisiensi serta transparansi dalam pengelolaan anggaran.
Untuk membangun model ASB yang ideal, diperlukan konsep yang kuat dan kriteria yang ketat. Setidaknya, ada tiga kriteria utama yang harus dipenuhi dalam pemodelan ASB: (1) Relevansi antara Kegiatan dan Pencetus Biaya: setiap komponen biaya harus relevan dengan kegiatan yang direncanakan dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, maupun hukum. (2). Fleksibilitas dan Adaptabilitas: model ASB harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi, seperti inflasi, perubahan regulasi, atau kebutuhan strategis lainnya. (3). Integrasi dengan Sistem Informasi: model ASB yang baik harus dapat terintegrasi atau diinput ke dalam Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah (SIPD RI) untuk memastikan konsistensi dan kemudahan akses dalam proses perencanaan anggaran.
Tinggalkan Balasan