Di akhir tahun ini, Pemerintah mengeluarkan Perpres 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Perpres 82/2023 ini dibentuk dengan semangat mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya dengan sistsm pemerintahan terpadau berbasis elektronik. Perpres ini berperan sebagai dasar hukum penggunaan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam berbagai bidang. Mulai dari bidang Read more
PATRIMONIALISME sebagaimana diketahui merupakan upaya membangun kultur demokrasi elektoral yang masih mengedepankan figur alih-alih diskursus program.Mestinya, praktiknya sudah harus mulai ditinggalkan oleh negara-negara yang memiliki keinginan untuk menaikkan kualitas demokrasi elektoralnya. Namun demikian, di Indonesia, patrimonialisme justru masih menjadi senjata utama bagi sebagian besar partai politik (parpol) untuk memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu). Hal yang jadi Read more
PARTAI politik (parpol) harus melakukan pendaftaran secara prosedural untuk bisa berlaga dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Padahal, untuk bisa mendaftar, parpol harus telah memenuhi beberapa persyaratan terlebih dulu. Misalnya, selain harus bisa membuktikan kepengurusan di seluruh tingkat administrasi daerah (100 persen kepengurusan di tingkat provinsi, 75 persen di kabupaten/kota dan 50 persen di kecamatan), parpol Read more
Harus diakui, pergerakan hampir seluruh partai politik (parpol) di Indonesia menuju Pemilihan Umum Presiden (Pilpres 2024) sejauh ini masih dominan dilakukan secara elitis. Padahal, selain dalam wajah public office (parlemen) dan central office (struktur internal), Katz dan Mair (2002) mengatakan bahwa partai politik (parpol) juga memiliki wajahnya yang ketiga, yaitu on the ground (wajah di Read more
Peneliti kami, @pratamaasatria kembali berkontribusi dalam sebuah publikasi. Kali ini karyanya masuk dalam buku berjudul Demokrasi dan Civil Society: Inovasi Tata Kelola Pemerintahan dan Peran Masyarakat Sipil di Indonesia. Pada halaman 164-183 buku ini, analisis tentang tata kelola penanganan pandemi dituangkan dengan judul sub-bab “Menguji Relevansi Konsepsi Governance Melalui Praktik Penanganan Covid-19 di Indonesia”. Tata Kelola pemerintahan Read more
Tidak bisa dipungkiri bahwa penanganan pandemi di hampir seluruh negara di dunia banyak dikerangkai oleh konsepsi demokrasi prosedural Joseph Alois Schumpeter, yang menitik beratkan substansinya pada unsur-unsur prosedural dalam perumusan common good. Adapun situasi ini terjadi, salahsatunya karena mayoritas negara di dunia memilih untuk menangani pandemi secara monosentris-prosedural sehingga mengabaikan partisipasi dan inisiatif masyarakat. Padahal, Read more
Nusantara, sebagaimana diketahui, akan benar-benar menjadi Ibukota Negara (IKN) Republik Indonesia (RI) menggantikan Jakarta dalam beberapa waktu ke depan. Undang-Undang Ibukota Negara (UU IKN) yang telah ditetapkan pada 18 Januari 2022 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai respons atas permohonan Presiden RI Joko Widodo pada 26 Agustus 2019 lantas semakin memberi konfirmasi Read more
Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 19/2018. Dokumen ini dimaksudkan sebagai acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Selanjutnya Kementerian PANRB juga menerbitkan Peraturan Read more
Penelitian ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat menemukan unsur-unsur politis dalam kebijakan penanganan COVID-19 yang disusun oleh Pemerintah. Adapun hal tersebut perlu dilakukan karena nuansa politis yang muncul dari masyarakat terhadap kebijakan penanganan COVID-19 yang disusun oleh Pemerintah masih dominan bersifat kelembagaan dan baru dikaji dari topik-topik populer seperti ekonomi, pemerintahan, virologi hingga kedokteran. Dikerjakan dengan Read more
Pandemi COVID-19 memproduksi krisis legitimasi bagi Pemerintah. Dampaknya, penanganan pandemi COVID-19 juga harus dilakukan untuk mengembalikan legitimasi yang sedang krisis tersebut, alih-alih hanya untuk memperbaiki performa ekonomi dan kesehatan. Tulisan @pratamaasatria, Peneliti SRI ini lantas menggolongkan upaya untuk mengembalikan legitimasi tersebut sebagai tindakan politis. Dipandu oleh pertanyaan penelitian, ‘bagaimana penanganan pandemi COVID-19 dibaca secara politis?’. Read more